Bahaya TV pada anak-anak

Semakin banyak seorang anak kecil menonton televisi, semakin besar kemungkinan prestasinya buruk di sekolah dan kesehatannya terganggu pada usia 10 tahun, kata para peneliti.
Penelitian yang melibatkan 1.300 anak oleh universitas Michigan dan Montreal menemukan dampak buruk pada anak-anak yang lebih sering nonton TV.
Prestasi mereka di sekolah juga lebih buruk, sementara konsumsi makanan cepat saji juga meningkat.
Para pakar Inggris mengatakan orang tua dapat mengijinkan anak-anak menonton TV yang memiliki kualitas tinggi. Penelitian itu berdasarkan pertanyaan kepada orang tua terkait waktu anak-anak mereka menonton TV pada usia 29 bulan dan 53 bulan.

Pada umumnya, anak usia dua tahun nonton TV kurang dari sembilan jam per minggu, sementara anak usia empat tahun di bawah 15 jam. Saat anak-anak itu diteliti kembali pada usia 10 tahun, guru-guru mereka diminta untuk menilai prestasi akademis, kelakuan dan kesehatan serta indeks berat tubuh atau body mass index (BMI).
Anak-anak yang nonton TV lebih banyak pada usia dua tahun lebih rendah fokusnya di kelas dan buruk dalam matematika. Para peneliti juga menemukan penurunan aktifitas fisik namun meningkatnya konsumsi minuman ringan dan indeks berat tubuh.

'Dampak yang mencemaskan'

Dr Linda Pagani dari Universitas Montreal yang memimpin penelitian mengatakan "Usia dini adalah masa kritis untuk perkembangan otak dan pembentukan perilaku."
"Nonton TV pada waktu yang lama dalam usia ini dapat menyebabkan kebiasaan tidak sehat di masa depan.
"Waktu mereka akan habis di depan televisi dan tidak ada waktu untuk terlibat dalam aktifitas lain yang mendorong perekembangan kognitif."
Dan ia menambahkan :"Walaupun dampak nonton TV pada usia dini akan hilang setelah tujuh setengah tahun, dampak negatifnya masih cukup mencemaskan."
"Temuan kami merupakan argumen kuat atas dampak nonton TV pada anak-anak."
Penelitian ini diterbitkan di jurnal Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.
Lembaga Inggris National Literacy Trust mengupayakan sejumlah langkah untuk meningkatkan pengawasan anak terkait TV.
Badan itu menyebutkan orang tua harus "membatasi anak nonton TV dan mendorong aktifitas lain yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa, seperti membaca bersama, berbincang dan melakukan permainan lain".
Namun badan tersebut menambahkan: "Anak-anak bisa didorong untuk menyaksikan program televisi edukatif bagi mereka yang berusia dua sampai lima tahun."

Radikal

Anggota lembaga badan perkembangan mentalitas Inggris, British Psychological Society, Dr Aric Sigman telah melakukan penelitian sendiri, terkait dampak TV pada anak-anak.
Ia mengatakan: "Rekomendasi saya kepada pemerintah lima tahun lalu dan juga tiga tahun lalu adalah agar mereka mengeluarkan garis besar aturan tentang waktu nonton TV pada anak dianggap radikal dan kontroversial.
"Namun bukti menunjukkan bahwa pemerintah dan pejabat departemen kesehatan memang harus melakukan hal itu.
"Hasil ini merupakan penelitian lain yang membuktikan bahwa masyarakat perlu menerima bahwa waktu anak-anak menontot televisi adalah masalah besar dalam kesehatan."[b]

Baca selanjutnya...

Matikan tivimu sekarang !

Jadi heran, kenapa sih sekarang tren acara hiburan khususnya buat kita para remaja di tivi selalu nggak jaoh-jaoh dari yang namanya gaya hidup, hura- hura, ngeksis dan minus banget pendidikannya? yups, emang begitulah kenyataannya, bahwa kotak ajaib audio visual yang ditemukan JL Baird  dan CF Jenkins ini, sekarang banyak dijadiin kiblat sama kaum remaja kita. Daya hipnotisnya nggak kalah hebat buat ngebentuk opini sekaligus agen nomor wahid dalam penyebaran ide globalisasi yaitu kapitalisme dan materialisme.

Dan yang kya gini nggak terbatas hanya pada tanyangan gaul dan musik jingkrak- jingkrak aja. Tayangan religi yang juga dihadirkan ternyata juga nggak luput dari polesan ide- ide sekuler mereka. Boleh aja dalam sinetron seorang ustadz  menasehatkan kaum muslimah untuk berbusana menutup aurat sesuai syariat Islam,eh tapi begitu break en si iklan mulai nongol, tetep aja bersliweran bintang- bintang yang pake baju super minimalis. Setuju atau nggak, ternyata emang kya gitu kejadian yang muncul di tivi- tivi sekarang ini.

Ternyata bukan lagi kesopanan, atau nilai pendidikan yang jadi penentu sebuah acara tivi bisa terus lagi atau nggak. Yups,  rating jadi raja buat nentuin tayangan kelangsungan acara itu, no matter KPI atau MUI udah triak- triak protes. Masih ingat nggak waktu dulu KPI dan MUI melayangkan protesnya gara- gara banyak acara tivi waktu Ramadhan yang justru lebih banyak mudharatnya. Dan parahnya lagi, tayangan- tanyangan minus itu kebanyakan muncul pas lagi jam-jam primetime saat berbuka puasa atau sahur.

Kebanyakan sih pada acara- acara begituan, contohnya komedi, tampilannya dipaksakan biar terlihat islami tapi bener- bener minim edukasi. May be hal ini paling nggak sudah menjadi syarat penyelamat bagi pelaku rumah produksi agar terlihat peduli dengan datangnya bulan suci, termasuk juga menampilkan para pembaca berita maupun presenter acara wanitanya nggak pernah ketinggalan busana muslimahnya. Eh disana pembawa acara infotainment juga salah satunya loh.

Friend, inilah bener- bener realitas yang bakal selalu kita temui di tivi nggak terkecuali nanti di bulan ramadhan yang suci. Barang yang di julukin " si kotak ajaib" itu bener- bener udah mengkotakkan idup dan pandangan kamu dalam sebuah ideologi  kapitalisme-materialisme yang nggak abies- abiesnya di update. Sampe- sampe surga ato neraka may be nggak penting lagi, yang penting mana yang jadi uang, itulah yang bakal terus eksis. Dan bagi kita yang masih setia  berharap edukasi islami yang asli 100% bahkan dari tayangan religi sekalipun rasanya cuman bagaikan mimpi. Kenapa harus berlama- lama membiarkan sesuatu yang merusak, yang bakal jadi bom waktu buat kamu, tetep nangkring di rumah, en mengunjungi kamu tiap hari? So, inilah waktu yang tepat buat kamu, buat matikan tivimu sekarang.[ar]

Baca selanjutnya...

FPI Dalam Pusaran Media-media

Front Pembela Islam (FPI) menjadi bulan-bulanan media. Berangkat dari sinisme terhadap FPI, akhirnya pemberitaan yang dilakukan sebagian media menjadi tidak obyektif. Kecuali media Islam, beberapa media menyajikan pemberitaan yang mengarahkan pembacanya pada citra buruk FPI.

Sikap sinis ini semakin kentara ketika media menghadirkan berita yang tidak sama antara badan berita dengan judul. Misalnya, Kompas.com tertanggal 12 februari pukul 12.40 WIB, yang menurunkan berita tentang statemen Din Syamsudin terkait penolakan kehadiran FPI di Kalimantan Tengah. Judul berita yang diturunkan Kompas.com adalah “Din Syamsudin: Tolak Ormas Anarkis”. Isi berita tersebut adalah pernyataan Din Syamsudin yang menolak segala bentuk kekerasan. Tidak ada satu kalimat pun dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, di berita itu, yang menyebut “Tolak Ormas Anarkis.”
Pemberian judul di atas menjadi bias karena seolah-olah Din Syamsudin menolak FPI, padahal dalam pernyataannya, Din hanya mengatakan tolak segala bentuk aksi kekerasan yang bisa dilakukan siapa saja. Bisa disimpulkan, Kompas.com sudah melakukan penghukuman terhadap FPI (Trial by The Press) dengan memberikan judul seperti itu. Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.kompas.com/read/2012/02/12/12403753/Din.Syamsuddin.Tolak.Ormas.Anarkis.

Lain pula yang dilakukan Vivanews.com. Media ini menurunkan sejumlah berita terkait kehadiran FPI di Kalimantan Tengah namun mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Salah satu berita yang cukup bombastis adalah berita dengan judul “Usir FPI karena Warga Dayak Trauma Konflik” tertanggal 14 februari pukul 00:02 WIB.

Dengan judul menggunakan tanda kutip, pembaca disuguhi pernyataan langsung dari seorang pengamat. Redaksi tentu sudah memilih siapa pengamat yang jawabannya sesuai dengan keinginan mereka. Uniknya, ada lead yang memperkuat judul dalam berita itu, “Tak ada terkait agama. Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak radikalisme.” Pemilihan lead semacam ini menjadi biasa dilakukan awak redaksi untuk mengarahkan kemana pembaca akan digiring. Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.vivanews.com/news/read/287841–usir-fpi-karena-warga-dayak-trauma-konflik-

Detik.com sebagai portal berita internet yang kini dikuasai Transcorp juga tidak kalah menunjukkan sinisme terhadap FPI. Media ini bahkan menghilangkan identitas Habib pada Ketua Umum FPI Muhammad Rizieq Shihab. Di setiap penulisan berita, Detik.com selalu menyebut Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini dari portal berita ini.

Di beritanya lainnya, Detik.com mewawancarai peneliti SETARA Institute yang notabene adalah lawan ideologis FPI. Dalam wawancara itu, FPI digambarkan sebagai organisasi yang kebal terhadap hukum karena merusak tempat-tempat prostitusi , penyebaran miras dan lain sebagainya, namun dibiarkan oleh pemerintah. Statemen peneliti SETARA Institute pun dikutip hanya sebagian oleh Detik.com, karena di akhir badan berita, penulisnya hanya mengutip penggalan kalimat dari berita yang sudah tayang sebelumnya.

Beritanya bisa di lihat http://news.detik.com/read/2012/02/13/020916/1840605/10/insiden-tolak-fpi-di-palangkaraya-bentuk-kekecewaan-pada-pemerintah?nd992203605

Yang harus diperhatikan lebih di Detik.com adalah komentar-komentar dari pembaca yang kebanyakan anonim. Setiap berita menyangkut FPI atau Islam, pasti banyak komentar-komentar sinis, bahkan menghina, yang sepertinya dibiarkan oleh redaksi Detik.com.

Sementara itu, Antaranews.com yang menjadi kantor berita resmi pun menurunkan sejumlah berita yang bisa disimpulkan tidak setuju dengan adanya FPI. Beberapa judul yang ditulis media ini bahkan menunjukkan sikap redaksi yang demikian. Salah satunya adalah berita dengan judul “Warga Dayak Tolak FPI” tertanggal 11 Februari pukul 15:54 WIB. Beritanya http://www.antaranews.com/berita/296896/warga-dayak-tolak-fpi
Antaranews.com rupanya juga menurunkan berita yang sama dengan Kompas.com tertanggal 12 Februari dengan narasumber Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com tidak mengutip satu kata pun tentang ormas anarkis.Dalam artikel itu, Din Syamsudin menekankan tidak ada agama di Indonesia yang menolak keberagaman.

Bagaimana media massa Islam?

Berbeda dengan media-media massa mainstream, media Islam justru melakukan pembelaan terhadap FPI. Sebut saja eramuslim.com, voa-islam.com, arrahmah.com, hidayatullah.com dan republika.co.id. Sebagian dari media massa itu bahkan menyebut Dayak Kafir untuk menunjukkan sikap redaksi.

Mereka mengutip statemen dari seluruh pengurus FPI, pengamat Islam yang menguntungkan FPI, atau statemen-statemen pejabat negara, dalam hal ini kepolisian, untuk memposisikan FPI sebagai pihak yang tidak dirugikan. Hidayatullah.com bahkan tidak ragu menyebut adanya upaya pembunuhan atas apa yang terjadi pada Sabtu (11/2) yang lalu.

Media ini mengutip pernyataan Wasekjen FPI, KH. Awit Masyhuri yang menyebut ada pihak-pihak yang khawatir kepentingan ekonominya terganggu dengan kedatangan FPI. Menurut Awit, sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI di Petamburan untuk meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang konflik agraria seperti Kasus Mesuji– Lampung.

Voice of Al-Islam atau VOA-Islam.com lebih keras lagi menyebut Dayak Kafir atas apa yang terjadi dengan FPI. Media ini juga menunjukkan pembelaan terhadap Habib Rizieq Shihab dan seluruh pendukungnya. Hal ini jelas karena posisi media ini adalah sesuai dengan visi dan misinya yang khawatir dengan nasib umat Islam yang semakin termarjinalkan dengan kelompok-kelompok Kapitalis dan Zionis.

Eramuslim.com yang lebih dulu menjadi portal berita dunia Islam juga membela FPI. Ada yang menarik dari tulisan editorial Media Islam Rujukan ini. Editorial berjudul “Mengapa Menolak Habib Rizieq?” mempertanyakan sikap ambivalensi media terhadap pelaku-pelaku kekerasan di tanah air.

Dalam tulisan itu, Eramuslim mengkritisi arti kekerasan yang sering disematkan pada FPI. Padahal, pada kenyataannya, banyak kekerasan-kekerasan yang dialami umat Islam di daerah, justru dilakukan kelompok-kelompok non-muslim, namun hal itu tidak diungkap media-media massa mainstream.

Dalam kerusuhan Madura vs Dayak, Eramuslim.com mengungkit kembali kerusuhan antara Muslim vs Kristen. Selengkapnya bisa dilihat http://www.eramuslim.com/editorial/mengapa-menolak-habib-riziq.htm
Arrahmah.com yang mengusung tagline Berita Dunia Islam & Berita Jihad Terdepan, mengeluarkan sikap redaksi yang keras. Meminjam pernyataan Ketua bidang Nahi Munkar DPP FPI Munarman, media online ini menghalalkan darah kafir harbi yang menghalang-halangi dakwah Islamiyah.

Bahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dicap sebagai kafir harbi yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Beritanya ada disini: http://arrahmah.com/read/2012/02/11/17991-munarman-kafir-yang-menghalangi-dakwah-adalah-kafir-harbi-halal-darahnya.html

Kebenaran Hakikat vs Kebenaran Prosedural

Dari uraian pemberitaan di atas, terbukti bahwa media-media memiliki banyak kepentingan, bisa ideologis, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Awak redaksi akan menentukan seperti apa wajah media tersebut. Seorang muslimkah dia, liberal, agnostik, kejawen dan sebagainya, akan mempengaruhi berita-berita yang disuguhkan.
Pembaca pun hanya menjadi penonton, yang jika tidak hati-hati dan cerdas, akan terhanyut dan terombang-ambing dalam pusaran informasi yang begitu deras dan terbuka. Independensi media massa pun dipertanyakan, jika melihat dari pemberitaan FPI.

Bahkan, media berperan besar dalam menstigmakan FPI sebagai organisasi pro-kekerasan. Bayangkan saja, setiap ada penggerebekan yang dilakukan FPI, maka jurnalis televisi akan selalu hadir. Tayangan video itu lalu disiarkan secara langsung di setiap program berita. Masyarakat pun tercengang dengan apa yang disaksikannya. Jadilah, FPI tertuduh sebagai ormas kekerasan.

Apakah kekerasan hanya dilakukan FPI? Jawabnya tidak. Kita semua tahu bahwa pelaku kerusuhan di daerah banyak juga yang dilakukan oleh non-muslim. Namun, porsi pemberitaannya tidak sama dengan apa yang dilakukan FPI.

Jika kita melihat hakikat yang dilakukan FPI, maka kebenaran yang diusung tidak terbantahkan. Maksudnya begini, siapa pun pasti setuju bahwa minuman keras, prostitusi, perjudian dan sejenisnya adalah tindak kejahatan yang harus diberantas. Tidak perlu ditanya betapa banyak bukti kehancuran akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kecuali bagi penganut adanya kebenaran relatif, maka hal-hal tersebut tentu tidak berlaku.

Apa yang dilakukan FPI secara hakikat adalah benar, karena mereka menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang sudah endemik. Kekerasan yang mereka lakukan biasanya menjadi pilihan terakhir, karena adanya kelompok penentang. Pun hingga saat ini, kekerasan itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Bandingkan dengan kekerasan di daerah, misalnya Ambon, Poso, Bima, Makassar dan lainnya sebagainya, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kebenaran hakikat yang diyakini FPI bertabrakan dengan kebenaran prosedural yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ambil contoh kasus Perda Miras yang ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri berdalih Perda-perda Miras bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. Oleh sebab itu, muncul wacana pencabutan Perda-perda tersebut.

Secara prosedural perundang-undangan, upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar untuk mencabut Perda-perda tersebut. Tapi, secara hakikat, dia akan bertabrakan dengan kebenaran yang diyakini umat Islam secara mayoritas.

Inilah contoh kasus yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok seperti FPI. Selama kebenaran prosedural tidak berdasarkan kebenaran hakikat, maka akan selalu lahir generasi pembela Islam. Dan, bagi mereka yang sungguh-sunggu memerangi FPI dikhawatirkan terjangkit penyakit Islamophobia yang wabahnya sudah mendunia. (em)

Baca selanjutnya...

New7Wonders Yayasan Abal-Abal

Dubes RI di Swiss Djoko Susilo menjawab sindiran Duta Komodo Jusuf Kalla soal New7Wonders. Djoko tegas menyebut New7Wonders yayasan abal-abal. Djoko menyatakan walau di era digital, bila organisasi kredibel tentu mempunyai kantor.

"Seperti Google. Kalau jelas itu kan ada kantor, ada pegawainya, ada yang nunggu. Ini tidak ada siapa-siapa, resepsionis saja tidak ada sama sekali," kata Djoko kepada detikcom, Rabu (2/11/2011).

Djoko menjelaskan, rumah yang diklaim New7Wonders sebagai kantor Bernard Weber adalah rumah kerabat bos New7Wonders. Rumah yang juga musieum itu hanya buka di musim panas sejak pukul 14.00-17.00 waktu setempat.

"Nama Bernard Weber tidak dikenal publik Swiss, orang pemerintah sini pun tidak ada yang kenal," imbuhnya.

Djoko menjelaskan, secara pribadi dia mendukung promosi Pulau Komodo tetapi tidak dengan menyetor uang ke yayasan New7Wonders. "Saya tidak ikhlas uang dari Indonesia diberikan kepada bule-bule yang tidak jelas," imbuhnya.

Dia berharap tokoh-tokoh di Indonesia bisa bijak, baik JK ataupun para pihak pendukung New7Wonders. "Saya siap mempromosikan Komodo di Eropa, saya bantu. Dan teman-teman serta tokoh-tokoh, daripada uangnya diberikan kepada New7Wonders lebih baik dipakai untuk iklan di media Eropa dan Amerika seperti di CNN atau TIME," tuturnya.

Sebagai contoh kalau New7Wonders berpengaruh, lanjut Djoko, pemerintah Swiss mempunyai anggaran untuk membantu wisata dan masyarakat Indonesia, tetapi itu tidak menyebut ada Pulau Komodo. "Bantuan hanya ada di kawasan Manggarai," tuturnya.

Dia yakin pesta besar di Lisbon, Portugal yang digelar beberapa tahun lalu oleh New7Wonders hanya akal-akalan. Buktinya hanya satu event itu saja yang sukses, padahal New7Wonders punya berbagai macam kompetisi.

"Saya baru dapat informasi, di Filipina katanya SMS-nya sampai 2012, di Vietnam dan Korea Selatan juga mulai diungkap kebobrokannya. Ini ada kebohongan yang nyata-nyata," tuturnya.

Sebelumnya JK memberi jawaban atas kontroversi Pulau Komodo dalam kompetisi New7Wonders. JK menjelaskan perihal tudingan miring mengenai yayasan New7Wonders, termasuk keberadaan kantor New7Wonders di Swiss yang dikabarkan tidak jelas alamatnya.

"Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT atau RW, sekarang sudah digital," kata JK dalam wawancara kepada wartawan di PT Astra Toyota, Jakarta, Rabu (2/11). detikNews

Baca selanjutnya...

Komodo dan Nasionalisme Buta Kita

Di tengah minimnya kabar baik, berita soal komodo masuk sebagai salah satu nomine 7 Keajaiban Dunia Baru oleh New 7 (Seven) Wonders of Nature tentu membuat bahagia. Setidaknya, akan ada satu lagi kekayaan Indonesia yang mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Maka, berbondong-bondonglah berbagai figur publik menyerukan agar bangsa Indonesia menunjukkan nasionalismenya lewat mendukung komodo. Caranya? Dengan mengirim SMS ke 9818. Awalnya, SMS dukungan ini bernilai Rp 1000, sekarang, demi menggalakkan dukungan, SMS-nya hanya dikenai biaya Rp 1.

Pendukung kampanye ini tidak main-main. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi duta resmi pemenangan Pulau Komodo. Dari DPRD Manggarai Barat, sembilan hakim agung Mahkamah Konstitusi, MPR, berbagai pimpinan media massa dan pengusaha nasional, selebritas semacam Fadli 'Padi' dan RAN, Slank, bahkan sampai Presiden SBY pun menyerukan dukungan.

Kerjasama dengan empat provider telekomunikasi pun dilakukan demi melancarkan pemilihan via SMS. Saking menggilanya jumlah kiriman SMS untuk memenangkan Pulau Komodo, penyedia layanan SMS Mobilink pun sampai menaikkan kapasitas servernya. Bisa dipastikan, menjelang masa berakhirnya masa pemilihan pada 11 November nanti, dukungan akan semakin meningkat.

Jusuf Kalla memperkirakan, Pulau Komodo membutuhkan 30 juta suara untuk menang. Nah, sudah berapa banyak dukungan yang diperoleh Pulau Komodo sampai sekarang? Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, aktivis lingkungan Emmy Hafild mengaku saat ini pendukung Komodo sudah mencapai puluhan juta, meskipun tidak boleh disebutkan detail berapa tepatnya voters yang mendukung Komodo.

Alasannya, "Peraturan dari panitia penyelenggara The 7 Wonders melarang peserta memberikan rincian voters karena kompetisi ini tidaklah menggunakan penghargaan juara satu, dua dan tiga," Jelas Emmy Hafild kepada wartawan. 

Maladewa termasuk salah satu negara yang masuk dalam nomine 7 Keajaiban Dunia Baru ini, tapi kemudian memutuskan mundur. Alasannya? Seperti tercantum dalam situs resmi pemasaran dan hubungan masyarakat Maladewa, bahwa penyelenggara tidak transparan dalam menjelaskan bagaimana cara mereka menghitung dukungan.

Itu baru satu alasan. Yang lainnya adalah biaya-biaya tak terduga yang terus meningkat jumlahnya. Mereka menyebut harus membayar sponsor platinum mencapai $350 ribu; dua biaya sponsor emas dengan total $420 ribu, mensponsori tur dunia dengan menerima kunjungan delegasi, menyediakan perjalanan balon udara, penerbangan, akomodasi, kunjungan wartawan; biaya $1 juta dolar bagi penyedia layanan telepon untuk berpartisipasi dalam kampanye New7Wonders; dan $1 juta lagi agar maskapai Maladewa bisa menempelkan logo New7Wonders di pesawat-pesawat mereka.

Biaya-biaya ini sangat besar hanya demi sebuah predikat 'ajaib'. Toh selama ini reputasi komodo sebagai tujuan wisata dunia juga sudah diakui.

Selain itu, bukankah biaya jutaan dollar itu bisa lebih baik digunakan untuk sebuah kampanye wisata Indonesia yang terencana (semacam Malaysia dengan Truly Asia-nya atau Thailand lewat Amazing Thailand-nya) daripada demi membayar biaya-biaya lisensi pada sebuah perusahaan yang tidak jelas reputasinya?

Yang perlu diingat lagi, bahwa lembaga New7Wonders yang mengadakan kompetisi ini sama sekali tidak terhubung dengan lembaga UNESCO di bawah PBB.

UNESCO sudah lebih dulu menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia pada 1986.

Bahkan, UNESCO sampai mengeluarkan pernyataan tersendiri demi menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan dengan penetapan Situs-Situs Warisan Dunia sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh New7Wonders (Pernyataan resmi dari UNESCO bisa dibaca di sini).

Sejak 2007, UNESCO menyatakan bahwa mereka sudah berkali-kali diajak bekerjasama oleh organisasi milik Bernard Weber ini, tapi mereka memilih untuk tidak berpartisipasi. Lembaga PBB biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang diplomatis.

Maka ketika UNESCO mengatakan, "tidak ada yang bisa dibandingkan antara kampanye media yang dilakukan Tuan Weber dengan pekerjaan ilmiah dan proses pendidikan yang kami lakukan di UNESCO sehingga menghasilkan daftar situs-situs Warisan Dunia," itu artinya mereka sedang memberi peringatan keras akan cara kerja lembaga ini.

Lalu, kenapa kita masih ngotot memenangkan komodo dalam kompetisi yang tidak jelas cara penjuriannya ini? Yang jika kita menang pun, kita masih harus membayar biaya-biaya tinggi demi meraih pengakuan internasional?

Sebegitu hauskah kita akan pengakuan internasional dari lembaga yang reputasinya tidak jelas? Apa yang menurut Anda membuat berbagai figur publik seolah terbutakan akan fakta-fakta yang tersedia dan secara membuta mendukung komodo?

Kami ingin mendengar pendapat Anda lewat forum komentar di bawah ini. (Yahoo! News)

Baca selanjutnya...